Upaya kalangan radikal untuk mengubah tatanan sosial politik melalui pengembangan ideologi totaliter dan bernuansa kekerasan, secara perlahan bergeser pada pola gerakan politik yang mengarah pada kesantunan dan layanan kemanusiaan.
Hal itu dikemukaan oleh Anas Aijudin, M.Hum., peneliti pada Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Surakarta dalam diskusi tentang gerakan keagamaan radikal di Semarang, Senin siang (12/02).
Iklim politik yang terbuka dan pertumbuhan
ekonomi yang membaik menyebabkan berbagai gerakan islamisme di Indonesia
mengubah orientasinya. Dulu gerakan kaum Islamis lebih menekankan aksi-aksi
radikalistis. Sementara sekarang ini cenderung menjadi gerakan sosial yang
lebih prosedural.
Anas menyoroti fenomena gerakan Islamisme kaum
salafi di Solo. Kelompok-kelompok keagamaan atau laskar di Solo menunjukkan
perubahan orientasi menuju gerakan yang lebih prosedural dan bersahabat dengan
aparat hukum.
"Misal Laskar Umat Islam Surakarta
(LUIS) yang menerapkan prosedur tetap dalam aksi sweeping-nya,"
kata Anas.
Dalam sweepingnya, LUIS mengawali dengan pengamatan
tempat-tempat maksiat. Temuan mereka lalu dilaporkan kepada polisi sekaligus
memberikan deadline untuk bertindak. Kalau polisi tidak bertindak pada batas
waktu yang ditentukan, maka laskar yang akan bertindak.
Lebih dari itu, gerakan kaum salafi di Solo
berupaya melakukan transvaluasi nilai-nilai Islam di level individu dan
komunitas-komunitas yang dinamis. Jalan yang ditempuh adalah mendirikan
pesantren-pesantren salafi yang menggunakan kurikulum pemerintah kemudian
dipadukan dengan kekhasan mereka sebagai lembaga Islam. Jaringan pondok
pesantren salafi di Solo setidaknya bisa dilihat pada PP Imam Bukhari, PP
Al-Ukhuwah, PP Ibnu Abu Bakar Baasyir Sragen.
"Mereka juga mengembangkan pendidikan
formal mulai TK s.d. SMA dalam rangka mempersiapkan kader. Selain itu juga
mengembangkan gerakah filantropi dengan kemunculan lembaga atau badan-badan
zakat, infaq, dan sedekah," ungkap Anas.
Sejumlah faktor mendorong perubahan
orientasi gerakan Islamisme tersebut. Di antaranya keberhasilan konsolidasi
demokrasi dan struktur politik yang semakin terbuka di mana negara melibatkan
kalangan Islamis dalam perumusan kebijakan ataupun pembangunan. (syafa')
