Sudah hampir tiga tahun, sejak Pasar Bintoro Demak terbakar pada Desember 2006 lalu, ruas Jl Raden Patah dan Jl Pemuda sesak. Macet sering tak terhindarkan di jalan sebelah pasar kebanggaan warga Demak ini.Sebabnya jelas, ruas jalan tersebut menjadi sempit karena "termakan" lapak-lapak pedagang di sisi kanan-kiri jalan. Transaksi jual beli juga antara pdeagang dengan pembeli juga memakan ruang jalan. Akibatnya, lebar jalan yang tersisa tinggal separuh.
Ini sangat memprihatinkan. Pengguna jalan bisa menghabiskan banyak waktu untuk melewati lintasan sepanjang 300 meter dari depan Ruko Joglo sampai Jembatan Kracaan lantaran macet.
Meski arus kendaraan diatur satu jalur (dengan mengalihkan jalur satunya ke Jl Kiai Singkil), tetap saja macet tak tertepis. Pasalnya, menyempitnya jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang tidak susut. Apalagi, di sebelah Pasar Bintoro ada pertigaan yang mempertemukan dua arus. Yaitu arus kendaraan dari Jl Pemuda dan Jl Raden Patah (jalan utama menuju Jepara-Kudus-Pati). Dari arah Jl Pemuda umumnya truk angkutan besar-besar.
Akibat lain adalah meluasnya area kumuh di kawasan Pasar Bintoro. Jl Raden Patah dan Jl Pahlawan berbau tidak sedap sejak diduduki para pedagang. Berbagai macam sampah pasar turut menguasai sisi kanan-kiri kedua ruas jalan itu.
Dalam kondisi ini, pedagang yang mendirikan lapak atau tenda di sisi jalan tidak bisa disalahkan. Semua tahu, sejak Pasar Bintoro terbakar mereka tidak punya kios untuk berjualan. Jika mereka digusur dari sisi jalan, aktivitas perekonomian pun macet.
Solusi yang harus dipikirkan bersama adalah segera merampungkan pembangunan Pasar Bintoro yang sampai saat ini masih "berkabut". Agar para pedagang dan transaksi ekonomi bisa segera dipindahkan ke dalam pasar.
Peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak adalah mutlak. Pemkab menjadi tumpuan penyelesaian pasar tinggalan Kerajaan Demak itu.
Namun, semua tahu itu tidak mudah. Karena pendanaan Pemkab Demak yang belum mencukupi untuk menuntaskan pembangunan Pasar Bintoro. Pun, geliat pasar belum mampu memikat investor untuk ikut mendanai pembangunannya.
Bukan berarti kesulitan itu tidak bisa diatasi. Pemkab Demak bisa memprioritaskan APBD untuk perampungan pembangunan Pasar Bintoro. Namun, gagasan itu tidak bisa dijalankan tanpa adanya jaminan dari para pedagang.
Pedagang dan Pemkab harus duduk bersama. Mengambil jalan tengah, sedianya retribusi pasar bisa dinaikkan dalam masa 2-3 tahun untuk menggenjot pendapatan daerah. Ini demi menambal defisit APBD yang digunakan untuk pembangunan pasar.
Memang pedagang cukup keberatan dikenakan kenaikan pembayaran retribusi pasar. Namun itu hanya berlaku pada masa kontrak kenaikan retribusi berkatian upaya menambal defisit APBD untuk pembangunan pasar. Ini demi kebaikan bersama.
Saya rasa, jika ada kesepakatan macam itu, Pemkab berani memprioritaskan pendanaan pembangunan Pasar Bintoro. Semoga cepat rampung.
(Musyafak Timur Banua)
