Gerakan radikalisme dan terorisme yang dikutuk oleh jamak elemen bangsa ternyata menguntungkan sejumlah pihak. Di tengah keprihatinan bangsa Indonesia tentang bahaya radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama, justru aktivisme tersebut menjadi mesin uang, dan menjadi jalan menuju tampuk kekuasaan.
Syarif Hidayatullah (42), mengungkap hal itu dalam diskusi bertajuk “Radikalisme Kelompok-kelompok Keagamaan di Jateng, Jatim, dan DIY” di Semarang, (21/01). Aktivis yang kini mengadvokasi dan merehabilitasi eks teroris di Jateng ini melihat modus-modus industrialisasi radikalisme-terorisme di luar dugaan mainstream, seperti jual beli senjata.
“Ada eks ISIS, sebut saja X, yang kini berada di tahanan menceritakan bahwa salah satu motif mau ditugaskan berperang ke Syuriah salah satunya tawaran gaji besar. Namun ketika sampai di sana, dia hanya dibayar 600 ribu rupiah per bulan,” tutur Syarif.
Merasa kecewa, X pun protes. Belakangan X tahu, sebagian gajinya digenggam oleh agen yang mengirimkannya di Indonesia (dalam bidang TKI, seperti agen penyalur TKI).
X menyatakan hendak kembali ke Indonesia. Namun pimpinan ISIS di sana mengancamnya mati kalau sampai berani keluar dari kamp atau melarikan diri. Akhirnya X bisa kabur. Di perbatasan Syuriah X bertemu dengan Densus. Dia sujud syukur karena bisa kembali di Indonesia.
Di luar gerakan terorisme itu, wacana radikalisme yang menjadi akarnya, juga menjadi mesin wacana untuk memenangkan pertempuran dalam pemilihan umum. Dikatakan Syarief, orang dekat pimpinan pesantren radikal di Solo yang ditahan di Lapas Kedungpane Semarang, pernah menceritakan bahwa dirinya pernah menerima aliran dana dari petinggi partai nasionalis. Kucuran dana yang terbilang besar itu digunakan untuk gerakan dakwah yang mengampanyekan anti demokrasi dan anti pemilu.
“Kalau orang-orang Islam atau simpatisan partai Islam selalu dipropaganda untuk menolak sistem demokrasi dan menggantinya dengan khilafah, dan dalam waktu yang sama propaganda mengarah pada pengharaman pemilu siapa yang diuntungkan? Ketika masyarakat muslim yang jumlahnya besar dan simpatisan partai Islam yang potensial memutuskan Golput maka yang untung adalah partai nasionalis,” jelasnya.
Dengan begitu, kata Syarif, jalan kekuasaan partai nasionalis menjadi semakin terbuka. (ri.net)
