Watak Politis Gerakan Radikal

Dr. Zuly Qodir mempresentasikan topik Gerakan Radikal dalam kasus Islam.

Secara teologis gerakan-gerakan keagamaan radikal dalam Islam berupaya memurnikan akidah agar kembali seperti pada zaman nabi atau salaf. Pada waktu yang sama kelompok-kelompok radikal berwatak politis. Mereka mengusung ideologi-politik yang berbeda dengan ideologi negara pancasila.

Hal itu disampaikan Dr. Zuly Qodir, Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Aula Lt. 3 Kantor Balai Litbang Agama Semarang, Rabu (13/1). Bersama para peneliti dari tiga bidang penelitian, Qodir mendiskusikan topik “Fundamentalisme-Radikalisme Agama dalam Islam”.

“Aspek politis itu, di antaranya, tampak dalam istilah daulah islamiyah (negara Islam) sebagaimana dielu-elukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia,” kata Qodir. Selain itu, lanjut dia, gerakan politik kelompok radikal dapat dilihat ketika event-event tingkat nasional mereka mengundang tokoh-tokoh politik ataupun elite agama.

“Tetapi mereka selalu menampik kalau gerakan mereka dinilai politis. HTI yang jelas-jelas mengusung ide daulah islamiyah saja tidak mau mengakui,” jelasnya.

Menurut Qodir, pemikiran ataupun gerakan radikal di Indonesia memang masih ambigu jika dilihat dari sisi teologis dan politis. Dicontohkan, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) memiliki visi menegakkan syari’at Islam dengan jalan konstitusional. Namun, bersamaan dengan itu, MMI juga menolak pemilihan pemimpin dengan mekanisme pemilu. Padahal pemilu itu adalah cara yang konstitusional.

“Hubungan antara aspek teologis dan politis kelompok radikal masih menyisakan pertanyaan. Itu patut dijadikan bahan penelitian. Terlebih lagi kalau bisa menguak sumber pendanaan mereka, itu bagus,” saran Qodir. (ri.net)